Kemarin (12/10) calon Presiden Republik Indonesia yang baru saja terpilih kembali, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan memanggil dan menyelenggarakan fit and propper test untuk calon-calon menteri yang akan mendampinginya dalam kabinet mendatang. Mengejar pelantikan Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober mendatang, SBY dituntut untuk segera mengumumkan formasi kabinetnya pada minggu-minggu ini.

Tiga puluh empat kursi menteri yang disediakan SBY menjadi tawaran yang menggiurkan bagi para politisi, terutama bagi partai koalisi yang memang memiliki posisi tawar paling tinggi. Namun yang perlu kita cermati adalah pernyataan SBY yang menyebutkan bahwa curriculum vitae yang masuk ternyata tidak hanya langsung diterimanya, ada juga beberapa tokoh yang “menitipkan” CVnya pada Ibu Mertua SBY. Kemudian pernyataan dari beberapa petinggi parpol yang disampaikan secara repetitif, mengingatkan SBY akan “komitmen” awal SBY ketika koalisi. Dari dua anomali ini, kita tentu dapat menerka pola pikir para politisi kita.

Yang pertama, tentang penitipan CV pada Ibu Mertua SBY. Sebenarnya, bila kita berpikiran logis, adakah korelasi yang kuat antara “dengan siapa kita menitip CV” dengan “keputusan SBY memilih menteri”? Pemilihan menteri sebenarnya berhubungan dengan “peran” dan hak prerogatif SBY sebagai presiden, dan tidak (sama sekali) berhubungan dengan “peran”nya yang lain sebagai mantu dari mertuanya. Apapun alasan yang menjadi rasionalisasi pelakunya, tentu hal tersebut tetap menjadi anomali.

Yang kedua, tentang pernyataan beberapa politisi dari parpol koalisi yang sangat repetitif, seakan-akan takut bila jatah menterinya dikurangi oleh SBY. Bila dinyatakan sekali-sekali dan dilontarkan pada saat formasi kabinet telah diumumkan, mungkin mampu kita memakluminya sebagai suatu kewajaran. Namun bila dilakukan secara berulang-ulang dan ditengah gencarnya isu-isu tentang formasi kabinet, maka kita bisa menilainya sebagai sebuah anomali.

Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa para politisi begitu “berani” menjajakan dirinya sampai-sampai bertindak irrasional demi mendapatkan jabatan sebagai menteri, mengesampingkan etika politik sehingga terkesan “meminta-minta” jabatan. Yang perlu diingat kembali, label “menteri” disini lebih dari sekedar status sosial dan jabatan belaka, namun memiliki daya metafisis yang sulit dipikul dengan baik oleh banyak orang, yaitu amanat.

Tak jarang jabatan “menteri” dipersepsikan sebagai “lahan basah”. Akibatnya, banyak menteri yang di akhir masa jabatannya malah tersandung berbagai kasus penyelewengan dana negara. Ini akibat dari kurangnya pemaknaan pelaku-pelakunya atas daya metafisis ini. Amanat, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib RA, adalah hal yang paling berat untuk dipikul. Entahlah, mungkin saja para politisi tersebut lupa, bahwa apapun yang ia lakukan selama menjabat harus dipertanggungjawabkan dihadapan rakyatnya dan tentunya pada Yang Maha Kuasa.

Menteri adalah jabatan publik yang harus dipertanggungjawabkan secara publik pula. Memulainya dengan tanpa etika mungkin akan sulit untuk mengakhiri amanat tersebut dengan tanpa cela. Semoga saja, para tokoh yang mendapat “deringan telpon” dari SBY, mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan mengakhiri masa jabatannya dengan penuh tanggung jawab.